Dari judulnya saja kelihatannya saya menganggap Indonesia adalah negara yang tidak nyaman ditinggali karena 'belum maju'. Maaf, tapi saya berikan tanda kutip diatas karena ini adalah sebuah ungkapan satir (apa benar termasuk satir yah?? Nanti saya check di Psychology of Humor karya Rod Martin).
Beberapa hari yang lalu, saya pernah membaca beberapa postan di forum-forum pecinta negeri orang (banyak, banyak sekali, tanda kalau kita xenosentris --> pecinta negara lain) bahwa Indonesia harus bisa mencontoh negeri orang. Heh...lucu juga ya..mencontoh. Kata-kata yang cukup...aneh.
Beberapa negara yang kerap dijadikan acuan adalah JEPANG. J-E-P-A-N-G (maaf saya kapital dan eja, karena perbandingannya sangatlah aneh...masak Jepang sih?)
 |
| Ilustrasi Fanatisme Jepang (yang normal krn mereka orang Jepang) |
Timbul pertanyaan saya mengapa Jepang? Ternyata dalam forum tersebut dijelaskan alasan mereka suka Jepang karena :
1. Disiplin dan etos kerja kerasnya
2. Kecintaan Jepang pada budayanya (hmm..kalau dari penilaian beberapa penulis terkenal malah agak chauvinis)
3. Budaya malunya
4. Anime dan produk budayanya (termasuk idol groupnya, baik cewek maupun cowok)
5. Kerapian, kebersihan dan teknologinya
6. Samurainya (eh...)
Sebenarnya saya dulu lebih suka Korea dibandingkan Jepang, bahkan ketika kuliah, walau suka L'Arc saya tetap lebih tertarik kenalan dengan orang Korea atau China (waktu itu Korea ga ada yang ngeh blas). Tapi saya menghargai semua manusia. Hanya saja kata 'menghargai' di sini konotasinya bukan berarti fanatik cinta buta dengan negaranya yah.
Selain keenam hal diatas, kelihatannya masih banyak yang tidak memahami bahwa Jepang dan Indonesia itu berbeda. Mari kita kaji dari segi sejarah politik. Jepang sudah terbentuk sejak abad keempat, semenjak dikenal sebagai negara Wa oleh Kekaisaran China. Waktu itu Wa diperintah oleh Ratu sekaligus dukun tertinggi di negaranya yang bernama Himiko atau Pimiko.
Bentuk sistem kekerabatannya berubah-ubah. Dari Matriarki (ketika masa Himiko), lalu dengan perlahan-lahan menjadi patriarki. Patriarki dimulai sekitar pasca masa Heian (ketika Heian masih ada ie, unit keluarga terkecil yang katanya lebih egalitarian dalam hal gender, artinya baik laki-laki maupun perempuan hak dan kewajibannya tak jauh beda di dalam masyarakat).
Pada masa kekuasaan shogun atau sistem shogun, para ksatria Jepang (bushi) menjadi berkuasa. Trah mereka yang paling tinggi, disegani walau melarat dan dipuja walau banyak melakukan hal yang 'tidak wajar' (jika dikembalikan ke kebudayaan masa kini).
GAYA KEPEMIMPINAN JEPANG
Kita sudah berbicara tentang shogun, salah satu sistem kepemimpinan Jepang di masa lalu. Mari kita analisis kepemimpinan gaya Jepang. Jika anda hanya menyukai Jepang dari segi animenya, saya sangat sarankan untuk jangan terlalu mempercayai anime karena banyak diantaranya tidak bisa dipercaya (dan orang Jepang tahu benar hal itu, karena mereka sangat fanatik pada negaranya). Oleh karena Jepang adalah negara militer selama beratus-ratus tahun (dengan adanya sistem keshogunan), maka kepemimpianannya bisa dibilang diktatorial. Bagi saya itu masih normal lah, tapi kalau diterapkan di Jepang jaman itu ya, supaya gampang mungkin memutuskan sesuatu, khususnya dibidang politik dan ekonomi.
Hanya saja, beberapa budaya Jepang yang membuat saya, seorang Indonesia dengan kultur Jawa adalah penyeragamannya. Hal ini mungkin tidak bisa dilihat pada Jepang jaman ini, tapi masih kentara di Korea. Paham sukuisme Jepang mirip sekali dengan apa yang terjadi pada penduduk Dravida ketika didatangi (dan dijajah, katanya) oleh bangsa Arya di India. Suku Jomon menjadi 'hilang' ditelan bumi bersama datangnya pendatang dari semenanjung Korea yang sipit dan bermuka kecil. Mereka hilang karena berasimilasi dengan kultur baru, suku Yayoi. Asimilasi ini menurut para ahli (masih diperdebatkan) karena adanya dominasi kultur Yayoi terhadap kultur Jomon. Hanya saja bagaimana bisa suku Yayoi yang pendatang menjadi dominan itu yang harus dikaji. Apakah dengan cara damai, seperti cara-cara kultural atau dengan cara kekerasan seperti perang? Kita akan bahas nanti.
Kita kembali ke obrolan seputar gaya kepemimpinan Jepang. Gaya kepemimpinan keshogunan diktatorial, yang bermanfaat mempercepat pengambilan keputusan, sangat menguntungkan bagi keadaan Jepang yang saat itu benar-benar miskin. Keputusan ekosospol bisa diambil dengan waktu relatif singkat. Kemudian pemilihan siapa saja yang berhak memimpin tidak hanya ditentukan oleh trah (keluarga atau klan), tetapi juga kelas. Hal ini biasa dijumpai di masa lalu. Bahkan Majaphit pun punya kelas dan trah untuk menjadi kriteria pemimpin. Alasannya juga cukup logis. Hanya keluarga atau klan tertentu yang memiliki sistem yang memadai untuk mengadakan pendidikan kepemimpinan dan manajemen di bidang politik.
Keuntungan lain gaya kepemimpinan gaya diktatorial adalah bisa cepat memutuskan ketika terjadi perang melawan pihak atau bangsa lain.
Sekarang mari kita berandai-andai. Seandainya kita orang Jepang. Jepang yang homogen sehingga cepat memathui peraturan yang dibuat oleh penguasa, yang patuh dan disiplin dengan peraturan, yang cepat meniru budaya Barat (dalam hal teknologi, banyak ilmuwan Jepang yang mengakui bahwa mereka ahli dalam memperbaiki, bukan menemukan teknologi), apakah kita dengan identitas kita sebagai bangsa berbhinneka bisa seperti itu? Jawabannya tidak. Tidak semua hal didunia ini berdampingan. Patuh, biasanya karena homogen. Tidak patuh berarti heterogen.
Mau nih, kultur utama negara kita dihomogenkan (kalau dengan logika mayoritas=menang, maka kultur Jawa thok, yang 300-an lain dihilangkan dengan sengaja, seperti kultur suku-suku Jepang selain yang keturunan Korea)? Itu artinya mengubah slogan dan motto negara dong. Tak hanya motto, maka berarti tujuan bangsa yang di Pembukaan UUD 1945 harus diubah juga.
Mau kaya Jepang? Berarti kita harus menulis kembali sejarah dan identitas bangsa kita yang memang tidak sebegitunya terhadap tradisi tulis (kita lebih ke tradidi lisan). Ini mungkin bagus, hanya saja dengan sifat asli bangsa kita yang berbeda-beda dan bangga dengan perbedaan, maka mungkin sejarah masa lalu yang tak mengenakkan tentu harus 'diungkit' kembali. Padahal, kembali ke pendapat Napoleon Bonaparte, 'sejarah ditulis demi kepentingan politik tertentu, terutama si penguasa saat itu'. Apakah kita bisa menerima kalau versi sejarahnya saja sudah dimodus (dibentuk) agar menjadi alat propaganda? Negara-negara homogen mah sudah biasa. Mereka sudah maklum kalau penguasa harus dipatuhi, titik. Kalau kita? Coba dilihat dulu dan dikaji dulu apa sifat bangsa kita bisa.
